Padang, 3 Desember 2025_ – Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat (Sumbar) kini dilakukan lebih efektif dengan dukungan data berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar telah mengembangkan sistem informasi kebencanaan bernama “Satu Data Bencana”, yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.
Kepala Diskominfo Sumbar, Rudy Rinaldy, mengatakan sistem tersebut berfungsi menghimpun dan menyajikan seluruh informasi terkait kebencanaan secara terstruktur. “Kami memfokuskan pengelolaan data pada dasbor Satu Data Bencana. Dasbor ini baru diluncurkan sekitar satu minggu lalu, dan dua hari sebelum peluncuran, kejadian bencana sudah mulai terjadi,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Media Center Penanggulangan Bencana Sumbar, Rabu (3/12/2025).
Rudi menjelaskan bahwa sejak diluncurkan, dasbor tersebut diminta untuk langsung difungsikan. Pembaruan data dilakukan dua kali sehari, yakni pada pukul 09.00 pagi dan 21.00 malam. “Semua data yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim di daerah sebelum dipublikasikan,” katanya.
Ia mengakui, pada tahap awal, keterlambatan input data sempat terjadi karena petugas di lapangan fokus pada penanganan bencana. Namun kini mekanisme verifikasi dan unggah data sudah berjalan lebih lancar.
Dasbor Satu Data Bencana dapat diakses publik melalui situs dashboardbencana.sumbarprov.go.id. Rudi mengingatkan agar media dan masyarakat memahami jadwal pembaruan data agar tidak terjadi perbedaan informasi saat proses input masih berlangsung. “Data yang bersifat final untuk hari berjalan akan dipublikasikan pada pukul 21.00, setelah proses verifikasi selesai,” jelasnya.
Diskominfo Sumbar juga memanfaatkan dasbor tersebut untuk mendukung instansi teknis, seperti Balai Monitor (Balmon), dalam menentukan lokasi pemasangan perangkat komunikasi darurat, termasuk Starlink. “Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengumpulkan lokasi prioritas pemasangan Starlink, terutama di jalur ekstrem yang rawan longsor dan minim akses komunikasi,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, komunikasi menjadi faktor penting dalam operasi penyelamatan, baik untuk warga terdampak maupun petugas di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa sistem Satu Data Bencana merupakan hasil kolaborasi antara Diskominfotik Sumbar, BPBD, WFP, dan Universitas Andalas. Sistem terdiri dari dua komponen yakni dasbor publik yang dapat diakses tanpa login.Kemudian, Aplikasi input data untuk pemerintah daerah, OPD, dan pusat data provinsi.
Data yang dihimpun mencakup empat klaster besar:
• Pra-bencana.
• Kejadian bencana.
• Penanggulangan bencana.
• Pendanaan bencana.
Untuk saat ini, dasbor menampilkan data terkait kejadian bencana, mencakup:
• Lokasi terdampak
• Penduduk terdampak
• Korban meninggal (teridentifikasi dan belum teridentifikasi)
• Rumah terdampak (ringan, sedang, berat)
• Dampak pada pelayanan dasar (rumah ibadah, fasilitas kesehatan, kantor, pasar, sekolah)
• Dampak sosial ekonomi
• Sarana dan prasarana, termasuk jembatan dan infrastruktur lain
• Taksiran kerugian sementara
Hingga pembaruan terakhir, taksiran kerugian sementara telah mendekati Rp1 triliun, berdasarkan laporan kabupaten/kota yang diverifikasi bersama Basarnas, TNI, dan BPBD. “Data ini menjadi referensi resmi karena telah melalui proses verifikasi berlapis,” katanya.
Menanggapi hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang kini memanfaatkan aplikasi digital untuk menghitung kerugian akibat bencana. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pendataan sekaligus memastikan akurasi data di tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Kepala Pelaksana BPBD Padang, Hendri Zulviton, menjelaskan bahwa pendataan dilakukan secara berjenjang, mulai dari RT, RW, hingga lurah dan camat. “Sekarang pendataan langsung dilakukan oleh camat dan lurah. Semua data dimasukkan secara digital,” ujarnya.
Hendri menyebutkan, pihaknya menggunakan aplikasi Jitu Pasna, sistem kajian pascabencana yang telah distandardisasi oleh BNPB melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait dampak bencana, termasuk kerugian material serta jumlah warga terdampak.
Menurutnya, format pendataan yang digunakan BPBD sudah sesuai dengan standar nasional dan telah terdigitalisasi untuk memudahkan proses verifikasi. “Format data mengikuti ketentuan dalam Perka BNPB tentang penanggulangan bencana. Semua data yang masuk kita konsolidasikan melalui sistem tersebut,” jelasnya.
Terkait kondisi beberapa kecamatan yang terdampak paling parah, Hendri menyampaikan bahwa proses pemulihan akan dibahas lebih lanjut pada tahap pascabencana. “Untuk kebijakan relokasi atau langkah lanjutan bagi sekitar 3.000 warga terdampak, itu akan menjadi pembahasan pada tahap pascabencana,” katanya.
*Kemkomdigi Bangun Posko dan Media Center*
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra.
Selain pemulihan teknis, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.
Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar.
Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan Tapanuli Tengah), serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.
Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, posko menjadi lokasi pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitoring (Balmon) di tingkat wilayah, sekaligus ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, dan berbagai konten terkait penanganan bencana. (TriAntoro/Elvira Inda Sari)
273 total, 273 kali dibaca hari ini
